Disomasi MPP, Muhadi Tak Gentar

Terkait Dugaan Manipulasi Data Akta IV
Senin, 27 Nov 2006

PONOROGO - Bupati Muhadi Suyono mengaku tidak gentar dengan gertakan berupa somasi yang dilayangkan Masyarakat Pendidikan Ponorogo (MPP) agar segera menindaklanjuti laporan dugaan manipulasi data akta IV yang dialami salah satu peserta CPNSD 2006.

Bupati mengaku masih menunggu jika MPP tetap ngotot akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke polisi setelah memberi tenggang waktu somasi 5 x 24 jam ."Terserah saja mereka (MPP, Red) akan melaporkan, itu hak mereka. Tapi saya siap meladeni gugatan yang dilayangkan," kata Muhadi Suyono, pada koran ini kemarin.

Menurut bupati, proses rekrutmen CPNSD 2006 telah dijalankan panitia sesuai dengan mekanisme yang ada. Apalagi sebagai pelaksana, daerah hanya diberi kewenangan untuk menyeleksi tingkat awal. Sementara keputusan lolos atau tidaknya seorang peserta ada di tangan pemerintah pusat. "Saya tidak melangkah apapun soal laporan yang masuk. Wong memang tidak terjadi apa-apa," tegasnya.

Namun demikian, melihat perkembangan laporan MPP yang sudah mengarah pada seseorang peserta yang diduga memanipulasi Akta IV, kata dia, perlu ada hak-hak yang harus dihormati. "Tentunya yang bersangkutan juga harus memperoleh haknya," ungkapnya.

Sebaliknya, lanjut bupati, pihaknya akan terus memantau langkah Diyono Suwito, koordinator MPP yang begitu getol menyikapi terhadap pemerintah. "Ingat ya, dia itu juga sebagai PNS. Kita tidak akan membiarkan jika memang telah menyimpang tentunya akan kita beri sanksi," kata bupati balik mengancam Diyono.

Sementara Koordinator MPP Diyono Suwito terus menyoal dugaan manipulasi data akta IV tersebut. Kali ini, Komisi A DPRD setempat juga sempat disindir karena dianggap kurang responsif terhadap kasus yang dianggap telah menampar dunia pendidikan. "Kami juga mendesak kepada dewan terutama komisi A agar juga ikut turun tangan menindaklajuti masalah ini," jelas Diyono, kemarin.

Desakan itu dicuatkan lantaran pengaduan berikut fakta yang ditemukan menyangkut data rekrutmen CPNSD 2006 yang dianggap janggal telah dimasukkan ke dewan. Dengan harapan, wakil rakyat ini langsung melakukan hearing dengan panitia rekrutmen sejauh mana masalah yang sebenarnyta. "Jangan sampai hanya sibuk melakukan kunjungan kerja ke luar daerah saja. Sementara kasus di daerah tidak terpantau sama sekali," tegasnya.

MPP sendiri akan menuntut dan melaporkan secara resmi ke polisi pihak-pihak yang diduga terlibat di dalamnya jika somasinya tidak diindahkan. (tya)