Bupati-Sekkab Tutup Mulut

Kamis, 30 Nov 2006

Soal Rumor Adanya Aliran Dana Acara Pelantikan ke Dewan
PONOROGO -- Bupati Ponorogo, Muhadi Suyono, sama sekali tidak terusik dengan pergunjingan di DPRD setempat terkait aliran dana pelantikan bupati, wakil bupati (wabup) dan sekretaris kabupaten (sekkab) senilai Rp 650 juta.

Kendati di internal dewan masalah ini terus menjadi perbincangan hangat, Muhadi memilih tidak bereaksi sedikit pun. Sebaliknya, tudingan tersebut dianggap kurang mendasar karena tidak disertai bukti otentik yang menyertainya

Jika selama ini bupati sangat terbuka ketika disodori pertanyaan wartawan, kali ini memilih tidak komentar. "Lebih baik saya no comment saja," kata bupati singkat menjawab pertanyan koran ini kemarin.

Ketika didesak bahwa masalah ini (pencairan uang Rp 400 juta, red) minimal diketahui bupati, lagi-lagi Muhadi memilih bungkam. "Buat apa saya komentar, buang-buang energi saja. Masih banyak pekerjaan harus saya kerjakan yang cukup penting untuk rakyat," kilah mantan Sekkab Probolinggo ini.

Hal senada juga dikatakan Sekkab Ponorogo, Luhur Karsanto, seputar uang Rp 250 juta yang rumornya telah diberikan ke dewan saat acara pelantikan dirinya setahun lalu. Ditemui sebelum meninggalkan kantornya kemarin, Luhur lebih banyak tutup mulut. Ketika didesak apakah telah mencairkan dana, Luhur hanya menjawab pendek. "Saya no comment. Jadi tidak ada pertanyaan lagi," ujarnya sambil tersenyum.

Namun, sebelum meninggalkan koran ini, mantan Kadin Indakop Probolinggo ini sempat mengatakan bahwa uang Rp 250 juta itu baginya tidak kecil. "Uang dari mana sebanyak itu?" tuturnya sambil berlalu.

Tampaknya persoalan dana pelantikan kedua pejabat di Kota Reyog tersebut apakah benar-benar mengalir ke dewan atau tidak, sampai kemarin masih menjadi misteri. Sebab, jika ditelusuri di APBD jelas tidak tercantum.

Demikin juga sebelumnya, Supriyadi (bukan Supriyanto seperti diberitakan sebelumnya, red) seorang rekanan yang juga adik kandung Bupati Muhadi Suyono secara tegas membantah telah menjadi jembatan (kurir) sebagaimana disebut-sebut dalam rapat internal dewan, Senin lalu.

Namun, pimpinan dewan tampaknya tidak akan menanggapi secara serius karena lebih kental muatan politisnya dibanding fakta yang ada. "Biarkan saja. Wong tidak ada buktinya dan itu jelas tidak ada," jelas Supriyanto, Ketua DPRD Ponorogo dihubungi secara terpisah. (tya)