Dana Kunker Jadi Sorotan

Terkait Pembahasan Draf RAPBD 2007, PAN Beri Warning PONOROGO - Di tengah pembahasan draf RAPBD 2007 Kabupaten Ponorogo yang saat ini sedang digodok di legislatif, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan warning. Terutama menyangkut pos anggaran yang dianggap kurang memihak rakyat dan terkesan terlalu menggelembung. Tak segan-segan, partai berlambang matahari terbit ini juga sempat menyinggung anggaran perjalanan kunjungan kerja (kunker) DPRD yang dipandang masih sangat besar.


"Masukan ini sekaligus refleksi akhir tahun agar pembahasan RAPBD 2007 lebih efesien dan tidak terkesan menghamburkan uang rakyat," kata Agus Mustofa Latif, Ketua DPD PAN Ponorogo, kepada koran ini, kemarin.

Menurutnya, baik legislatif maupun eksekutif harus cermat untuk mengalokasikan anggaran yang telah ada di Dana Alokasi Umum (DAU). Terutama anggaran belanja, jangan sampai ada kesan aji mumpung dengan tetap memberikan porsi rata baik untuk di wilayah kota maupun pedesaan. "Pengalaman yang lalu bisa menjadikan cermin agar pembengunan tidak sampai njomplang," tegasnya.

Begitu pula alokasi anggaran perjalanan dinas eksekutif, kata dia, harus sewajar mungkin. Lebih jauh, Agus juga sempat menyindir perjalanan dinas kunker DPRD Ponorogo yang konon untuk tahun 2006 saja sebesar Rp 5 miliar. Kendati saat ini dewan telah diberi anggaran tersendiri, namun dipandang sangat besar. "Apa harus sebesar itu," jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia,, dia akan memerintahkan anggota PAN di legislatif agar lebih mencermati alokasi dana kunker, apakah sudah realitis atau belum. "Akan lebih bermanfaat jika dikurangi dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat secara nyata," tutur Agus

Secara terpisah, Sunarto, koordinator Mitra Sosial mengaku prihatin jika dewan masih saja mempertahankan besaran dana kunker untuk tahun 2007 seperti tahun sebelumnya. "Jujur saja, kalau selama ini dewan sering melakukan kunker, lalu mana hasilnya? Apa sudah dilakukan sosialisasi pada rakyat," ungkapnya. Dia sangat setuju jika anggaran kunker yang sudah dilakukan selama ini, bisa dipublikasikan penggunaannya. Kendati nantinya tetap dilakukan audit oleh BPK. "Sekarang pertanyaannya, berani nggak dewan memperinci anggaran yang sudah dipakai itu langsung pada publik?" tukas Sunarto. (tya)